REMBANG, jatengupdate.web.id — Program MBG Rembang atau makan bergizi gratis terus didorong Pemerintah Kabupaten Rembang agar berjalan lebih optimal dan berkualitas. Seluruh pihak yang terlibat diminta memastikan makanan yang disajikan layak konsumsi, tidak basi, serta sesuai dengan kondisi harga pasar.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Rembang Harno saat rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang di rumah dinas bupati, Senin (2/3/2026). Pemkab menilai kualitas layanan dalam program MBG Rembang menjadi faktor utama keberhasilan program.
Pemkab Tekankan Kualitas Program MBG Rembang
Bupati Harno menegaskan bahwa pelaksanaan MBG Rembang harus dijaga secara ketat, terutama terkait mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia mengingatkan agar tidak ada makanan yang basi atau tidak layak konsumsi.
Menurutnya, selain kualitas, kesesuaian nilai anggaran dengan harga pasar juga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini penting karena kondisi harga bahan pangan bersifat dinamis.
“Program ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada makanan basi. Kemudian terkait nilai harus sesuai. Porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Kalau harga pasar naik, ya disesuaikan,” tegas Harno.
Pemkab berharap standar tersebut menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis Rembang di seluruh wilayah.
Koordinasi dan Peran Aktif Kepala SPPG
Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ menekankan bahwa kepala SPPG merupakan bagian dari aparat pemerintah. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan pelaksanaan MBG Rembang berjalan optimal.
Ia meminta seluruh kepala SPPG mengambil peran aktif, terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Dengan koordinasi yang kuat, potensi kendala di lapangan dapat diantisipasi lebih awal.
“Karena panjenengan semua ini aparat pemerintah, maka harus bisa menjadi penghubung utama. Program ini luar biasa, sehingga membutuhkan pengelolaan yang serius dan terkoordinasi,” ujarnya.
Selain itu, Hanies menegaskan pentingnya keseragaman pemahaman antar pelaksana agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam teknis program MBG Kabupaten Rembang.
Penerapan SOP Program Makan Bergizi Gratis Rembang
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab juga menyoroti pentingnya disiplin penerapan standar operasional prosedur (SOP). Seluruh pihak diminta memahami dan menjalankan SOP secara konsisten.
Penerapan SOP dinilai krusial untuk menjaga mutu layanan program makan bergizi gratis Rembang sekaligus mencegah kesalahan teknis di lapangan. Dengan standar yang sama, kualitas program dapat terjaga merata.
Hanies menambahkan, keseragaman teknis mulai dari menu hingga distribusi harus dikomunikasikan secara terbuka. Dengan demikian, setiap pelaksana memiliki pedoman kerja yang jelas.
“Yang terpenting adalah keseragaman pemahaman dan kesepakatan bersama. Semua harus dikomunikasikan dengan baik,” katanya.
Dorong Ekosistem Pangan dan Dampak Ekonomi
Pemkab Rembang juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan dan ekosistem bisnis yang sehat di setiap wilayah SPPG. Langkah ini diharapkan membuat MBG Rembang tidak hanya berdampak pada aspek gizi, tetapi juga ekonomi lokal.
Melalui keterlibatan pelaku usaha pangan lokal, program ini berpotensi menggerakkan rantai pasok daerah. Selain itu, keberadaan program MBG Kabupaten Rembang diharapkan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Hanies menegaskan bahwa program harus memberikan manfaat ganda, baik bagi penerima manfaat maupun pelaku ekonomi di sekitar wilayah pelaksanaan.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar bijak menyikapi dinamika informasi di media sosial. Informasi yang kurang tepat diminta diluruskan melalui komunikasi yang konstruktif.
DPRD Ingatkan Transparansi dan Profesionalitas
Anggota DPRD Kabupaten Rembang Puji Santoso mengapresiasi langkah Pemkab yang membuka ruang koordinasi dengan para pelaksana di lapangan. Menurutnya, kolaborasi semua pihak penting agar program berjalan sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa pengawasan kualitas makanan harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, transparansi terkait harga dan porsi makanan juga perlu diperjelas kepada masyarakat.
“Kami berharap SPPG bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa masalah. Sudah diingatkan agar tidak ada makanan basi dan harus ada kontrol yang baik,” ujarnya.
Puji menambahkan, pencantuman standar harga perlu dilakukan secara terbuka. Untuk porsi besar ditetapkan Rp10.000 bagi siswa SD kelas 4–6, SMP, dan SMA, sedangkan porsi kecil sebesar Rp8.000.
Dengan transparansi tersebut, masyarakat diharapkan memahami besaran anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG Rembang.
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Pemkab Rembang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG Rembang. Evaluasi rutin dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan tetap konsisten.
Ke depan, penguatan koordinasi, kepatuhan SOP, serta pengawasan mutu makanan akan menjadi fokus utama. Dengan langkah tersebut, program diharapkan berjalan efektif dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemkab juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program secara berkelanjutan.
Penutup: Dengan pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, serta penerapan SOP yang disiplin, pelaksanaan MBG Rembang ditargetkan semakin optimal, berkualitas, dan berdampak luas bagi masyarakat.
