Jakarta, jatengupdate.web.id – Hoaks bantuan sosial PKH 2026 beredar melalui pesan berantai di platform Telegram belakangan ini. Pesan tersebut mengeklaim adanya tautan resmi untuk pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dari Kementerian Sosial. Setelah ditelusuri, klaim tersebut dipastikan tidak benar.
Tautan yang dicantumkan dalam pesan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Situs palsu tersebut justru meminta data pribadi dari masyarakat yang mengaksesnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan tidak mudah percaya pada pesan serupa.
Kementerian Sosial telah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait informasi palsu ini. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuat situs pendaftaran langsung bansos. Seluruh proses penyaluran bantuan melalui mekanisme resmi yang sudah ditetapkan.
Hoaks Bantuan Sosial PKH 2026 Arahkan Korban ke Situs Palsu
Berdasarkan penelusuran yang dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam pesan berantai mengarah ke laman palsu. Laman tersebut bukan bagian dari situs resmi pemerintah seperti kemensos.go.id. Situs resmi cekbansos.kemensos.go.id juga bukan tujuan dari tautan tersebut.
Situs palsu tersebut menampilkan formulir digital yang meminta data pribadi pengunjung. Data yang diminta meliputi nama lengkap sesuai identitas resmi. Selain itu, nomor Telegram aktif juga menjadi informasi yang diminta pelaku.
Tautan palsu PKH Kemensos 2026 ini memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial. Pelaku sengaja membuat tampilan situs menyerupai halaman resmi pemerintah. Dengan demikian, banyak warga yang terjebak tanpa menyadari bahaya di baliknya.
Data pribadi yang diserahkan melalui situs palsu berpotensi disalahgunakan. Pelaku dapat menggunakan data tersebut untuk penipuan lanjutan atau kejahatan lainnya. Masyarakat harus selalu berhati-hati saat menerima tautan mencurigakan.
Modus hoaks bantuan sosial PKH 2026 ini memanfaatkan platform Telegram sebagai media penyebaran. Pesan berantai menjadi cara efektif bagi pelaku untuk menjangkau banyak korban. Kecepatan penyebaran pesan di Telegram membuat hoaks ini menyebar luas dalam waktu singkat.
