Semarang, jatengupdate.web.id — Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Jateng 2026 resmi diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai respons atas dampak kebijakan opsen dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Pemprov Jawa Tengah memberikan potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor (PKB). Program ini berlaku mulai 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Jateng 2026 Mulai Diterapkan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tertanggal 20 Februari 2026.
Menurut dia, kebijakan ini lahir dari perhatian pimpinan daerah terhadap aspirasi masyarakat terkait kenaikan beban pajak akibat penerapan opsen dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur Ahmad Luthfi memerintahkan kami melakukan pengkajian relaksasi,” ujar Masrofi di Semarang, Minggu (22/2/2026).
Ia menambahkan, hasil kajian tim teknis kemudian disampaikan kepada gubernur dan disetujui melalui keputusan resmi. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
Relaksasi Pajak Kendaraan Jateng dan Diskon PKB Jawa Tengah 2026
Program relaksasi pajak kendaraan Jateng mencakup empat bentuk keringanan utama bagi wajib pajak. Pertama, pemberian potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok PKB.
Kedua, denda atau sanksi administratif akan menyesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah mendapat pengurangan. Ketiga, terdapat pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksinya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025.
Keempat, pemerintah juga memberikan pengurangan atas pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Melalui skema ini, Pemprov Jateng berharap kepatuhan masyarakat meningkat.
Masrofi menegaskan, program ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban secara lebih ringan dan tertib. Selain itu, kebijakan ini tetap menjaga stabilitas penerimaan daerah.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan setiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk menata kewajiban administrasi kendaraannya tanpa beban berlebih,” katanya.
Mekanisme Pembayaran dan Penyesuaian Layanan Samsat
Masyarakat dapat memanfaatkan pengurangan pajak kendaraan bermotor Jateng 2026 secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat. Namun, beberapa layanan digital masih dalam tahap penyesuaian.
Bapenda Jateng menginformasikan layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang melakukan pembaruan data teknis.
Oleh karena itu, untuk sementara masyarakat diimbau melakukan pembayaran langsung di kantor Samsat agar bisa memperoleh hak relaksasi secara optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap momentum kebijakan ini dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Pajak yang dibayarkan nantinya akan kembali kepada publik melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan.
Respons Warga terhadap Diskon PKB Jawa Tengah
Kebijakan Pemprov Jateng kurangi pajak kendaraan mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Banyumanik, Kota Semarang, Hasim, mengaku tidak keberatan membayar pajak selama manfaatnya kembali ke masyarakat.
Ia berharap penerimaan pajak dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan sarana transportasi. Dalam dua tahun terakhir, Hasim menyebut telah membayar pajak mobilnya sekitar Rp2 juta dan Rp1,8 juta.
“Tahun lalu kayaknya ada potongan. Kalau sekarang baru proses, katanya ada diskon lima persen. Bayar pajak kan kewajiban,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta layanan Samsat keliling di wilayah Banyumanik diperbanyak agar lebih mudah dijangkau warga.
Hal senada disampaikan warga Semarang lainnya, Javinta Verita Nugroho. Menurut dia, pembayaran pajak kendaraan merupakan kewajiban pemilik kendaraan.
Namun, dengan mobilitas yang padat, ia berharap layanan Samsat keliling semakin diperluas. Saat ini, nilai pajak kendaraannya sekitar Rp400 ribu.
“Terima kasih sudah ada diskon pajak lima persen,” katanya.
Informasi kebijakan terbaru di Jawa Tengah dapat diikuti melalui jatengupdate.web.id.
Penutup
Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Jateng 2026 menjadi langkah strategis Pemprov Jawa Tengah dalam merespons kebijakan opsen pusat sekaligus membantu masyarakat. Pemerintah berharap program ini meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan daerah.
