Semarang, jatengupdate.web.id — OTT Bupati Pekalongan Jawa Tengah menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta seluruh kepala daerah di wilayah Jawa Tengah memperkuat komitmen terhadap prinsip good governance.
Gubernur Tekankan Integritas Pascakasus OTT Pekalongan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa kasus OTT Bupati Pekalongan Jawa Tengah harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui birokrasi yang transparan.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi kepada awak media.
Menurut dia, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen pimpinan daerah. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus mengingatkan bupati dan wali kota agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum.
Luthfi menegaskan bahwa birokrasi bersih bukan hanya slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap proses pelayanan publik dan pengadaan pemerintah.
Kasus OTT Pekalongan Jadi Peringatan Kepala Daerah
Kasus OTT Pekalongan yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dinilai menjadi alarm keras bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan internal.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Tengah secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan potensi pelanggaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan proyek pengadaan.
Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) juga terus didorong agar setiap proses administrasi berjalan akuntabel. Dengan demikian, potensi praktik korupsi dapat ditekan sejak dini.
Pemprov berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
KPK Amankan Fadia Arafiq dalam OTT
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan serta ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Setelah diamankan, ketiganya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK masih mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi senyap lembaga antirasuah. Karena itu, penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah kembali menjadi perhatian serius pemerintah.
Pemprov Jateng Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.
Luthfi menyebut, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas birokrasi. Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat publik bekerja sesuai regulasi.
Selain itu, Pemprov Jateng terus mendorong digitalisasi layanan pemerintahan guna meminimalkan potensi penyimpangan. Sistem berbasis elektronik dinilai mampu meningkatkan pengawasan sekaligus efisiensi pelayanan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik tetap terjaga. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Komitmen Perbaikan Birokrasi di Jawa Tengah
Peristiwa OTT Bupati Pekalongan Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pemerintah provinsi meminta seluruh kepala daerah menjadikan integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan.
Pemprov juga akan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran di daerah. Dengan pengawasan yang ketat, potensi pelanggaran diharapkan dapat ditekan.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta meningkatkan transparansi kepada publik, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Melalui penguatan sistem dan komitmen bersama, Pemprov Jawa Tengah optimistis birokrasi yang bersih dan profesional dapat terwujud secara berkelanjutan.
Penutup
Kasus OTT Bupati Pekalongan Jawa Tengah menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kepala daerah di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya memperkuat birokrasi bersih dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Dengan pengawasan yang konsisten serta kepatuhan terhadap hukum, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
