Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Pada aspek birokrasi, evaluasi kepemimpinan Luthfi Yasin menunjukkan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu indikatornya adalah tingkat otonomi fiskal daerah yang mencapai 63,01 persen pada 2025.
Capaian tersebut didorong kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin kuat. PAD dinilai menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
Selain itu, indeks reformasi birokrasi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024 nilainya mencapai 91,28 persen, naik dari 83,13 persen pada 2023.
Meski demikian, Zulkifli mengakui masih ada indikator yang belum optimal, yakni indeks integritas nasional. Penurunan indikator tersebut juga terjadi di beberapa provinsi lain.
“Hanya satu yang tidak tercapai, yaitu integritas nasional. Beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur juga mengalami tren penurunan,” ungkapnya.
