Jakarta, jatengupdate.web.id — penghargaan kebersihan Banyumas kembali mengukuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Daerah ini meraih predikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI pada 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Pencapaian ini menjadi indikator penting bahwa tata kelola persampahan di Banyumas terus menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah daerah menilai penghargaan kebersihan Banyumas menjadi pijakan untuk memperkuat program lingkungan ke depan.
Komitmen Banyumas Perkuat Tata Kelola Sampah
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, prestasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Upaya dilakukan mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan meraih penghargaan kebersihan Banyumas tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperluas. Pemerintah daerah juga mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber sebagai langkah strategis.
“Prestasi ini bukan sekadar kebanggaan, tetapi fondasi untuk langkah berikutnya. Kami akan terus meningkatkan kinerja dan mempercepat inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan,” ujar Sadewo.
Selain penghargaan, Pemkab Banyumas juga menerima bantuan simbolis berupa tiga unit motor sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat operasional pengelolaan sampah di lapangan.
Banyumas Menuju Kabupaten Bersih Nasional 2026
Status Banyumas menuju kabupaten bersih menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi sistem persampahan. Dengan dukungan sarana baru, Pemkab menargetkan pengelolaan sampah semakin optimal dari hulu hingga hilir.
Pemerintah Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, serta komunitas lingkungan. Langkah ini dinilai krusial agar volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.
Sadewo menambahkan, pihaknya akan terus mendorong inovasi layanan kebersihan sekaligus memperluas edukasi publik. Dengan demikian, prestasi pengelolaan sampah Banyumas dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tingkat nasional.
“Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis Banyumas mampu meningkatkan peringkat nasional sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.
Kementerian LH Tekankan Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, keberhasilan daerah sangat bergantung pada optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu. Fokus utama adalah pengurangan sampah di sumber melalui perubahan perilaku masyarakat.
Ia menekankan bahwa pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) harus menjadi arus utama kebijakan daerah. Langkah ini bertujuan meminimalkan beban tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Perubahan harus dimulai dari hulu. Paradigma kumpul–angkut–buang harus ditinggalkan. Pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kunci,” tegas Hanif.
Kementerian juga mendorong pemerintah daerah menghentikan praktik open dumping yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Praktik tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan modern.
Evaluasi Nasional Pengelolaan Sampah 2025
Pada forum yang sama, KLH/BPLH merilis hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan belum ada daerah yang meraih kategori Adipura Kencana maupun Adipura.
Sebanyak 35 daerah memperoleh Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, termasuk Banyumas. Sementara itu, 253 daerah masih masuk kategori pembinaan dan 132 daerah kategori pengawasan.
Mayoritas daerah yang berada dalam pengawasan masih menerapkan open dumping atau memiliki capaian pengelolaan sampah di bawah 25 persen. Pemerintah pusat menilai kondisi ini membutuhkan percepatan pembenahan di tingkat daerah.
Dengan capaian penghargaan lingkungan Banyumas ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain. Upaya konsisten dari hulu hingga hilir dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Langkah Lanjutan Pemkab Banyumas
Ke depan, Pemkab Banyumas menargetkan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program edukasi, peningkatan fasilitas, serta digitalisasi layanan kebersihan menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah juga berencana memperluas kemitraan dengan sektor swasta guna mendukung pembiayaan dan teknologi pengolahan sampah. Strategi ini diharapkan mempercepat terwujudnya sistem persampahan yang berkelanjutan.
Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala akan diperketat untuk memastikan seluruh program berjalan efektif. Dengan pendekatan tersebut, Banyumas menatap peluang meraih penghargaan yang lebih tinggi di masa mendatang.
Penutup
Raihan penghargaan kebersihan Banyumas pada 2026 menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan inovasi, Banyumas menargetkan lingkungan yang semakin bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
