MAGELANG, jatengupdate.web.id – Program peningkatan literasi kebencanaan Jawa Tengah terus didorong secara masif sebagai langkah utama dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman alam. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa pemahaman warga terhadap risiko lingkungan harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya strategis ini disampaikan langsung saat jajaran pemerintah daerah menerima kunjungan kerja dari Komisi VIII DPR RI.
Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang pada hari Kamis (5/3/2026). Dalam kesempatan itu, Damar memaparkan berbagai strategi daerah untuk menghadapi anomali cuaca yang belakangan ini kerap terjadi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait, melainkan harus bermula dari kesadaran individu di setiap rumah tangga.
Lebih lanjut, pemerintah daerah memandang bahwa edukasi publik merupakan pondasi paling kokoh dalam sistem penanggulangan bencana modern. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang mumpuni, risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagai dampaknya, roda perekonomian dan aktivitas sosial di wilayah perkotaan dapat segera pulih pasca-kejadian bencana.
Urgensi Literasi Kebencanaan Jawa Tengah di Kawasan Aglomerasi
Penerapan literasi kebencanaan Jawa Tengah memiliki urgensi tersendiri bagi Kota Magelang, mengingat posisi geografisnya yang sangat strategis. Damar menjelaskan bahwa meskipun luas wilayah administratif Kota Magelang terbilang relatif terbatas, kota ini berfungsi sebagai pusat aglomerasi bagi daerah-daerah di sekitarnya. Kondisi ini membuat Magelang sangat rentan terhadap efek domino dari bencana yang terjadi di wilayah perbatasan.
Selain itu, mobilitas penduduk yang sangat tinggi di kawasan aglomerasi menuntut adanya sistem peringatan dini dan pemahaman jalur evakuasi yang jelas. Masyarakat komuter yang beraktivitas di Magelang setiap hari juga perlu dilibatkan dalam edukasi kebencanaan ini. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat berjalan komprehensif tanpa memandang status kependudukan seseorang saat bencana terjadi.
Bukti nyata dari tingginya ancaman tersebut tercermin dari data resmi yang dirilis oleh Pemerintah Kota Magelang. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir saja, BPBD telah mencatat sedikitnya 32 kejadian bencana dengan berbagai skala, mulai dari tingkat ringan hingga sedang. “Artinya, intensitas kebencanaan itu memang ada dan berpotensi mengancam keselamatan di tengah-tengah kita,” tegas Damar memberikan peringatan kepada publik.
